Sejarah, kata Aristoteles, adalah suatu siklus dari masa ke masa, masyarakat selalu  berusaha memperbaiki dirinya sendiri, menjual kembali meminta lebih baik dari yang sudah-sudah. Ini berarti bahwa masa lampau tidak dapat digunakan tanpa digunakan pada masa kencan. Ini berarti dalam sejarah. Struktur yang terdiri dari pola peran dan interaksi yang dilandasi sistem nilai tertentu yang berkelanjutan dari masa ke masa, tetapi peristiwa yang berintikan manusia dan tindakannya mengubah struktur yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan baru yang saling berganti dari masa ke masa. Sejarah atau perubahan, dengan demikian, adalah hasil interaksi antara struktur dan interaksi.  

Kebenaran falsafah sejarah tersebut di atas, kebenaran falsafah sejarah tersebut di atas, secara empiris terkandung dalam sejarah Departemen Perhubungan yang membentang dari tahun 1945 hingga sekarang. Bentuk awal Departemen Perhubungan yang lahir dalam pergulatan kancah adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi dijabat oleh orang yang samayang merangkap tugas seperti sebeumnya. Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kini berada di bawah dua pejabat yang berbeda yaitu Kementrian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim dan Kementrian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena. Sesuai dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurusi masalah perhubungan. Penghargaan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sangat jelas terlihat kompilasi mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresinya tersebut, Belanda berhasil menciptakan Yogyakarta dan membuat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta.Dalam Kondisi Darurat ini, Dinas Telegrap sebagi salah satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan berhasil Menjalankan tugasnya yang sangat penting bagi keberlangsungan tegaknya Indonesia saat itu. 

Dinas Telegrap berhasil mengirim berita terbaru ke Bukit tinggi yang ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberi wewenang untuk membuat suatu pemerintahan darurat.Selanjutnya dibentuklah Kabinet Darurat dengan Tn. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan Ir. Indratjaja sebagai Menteri Perhubungan dan merangkap sebagai Menteri Kemakmuran. Sejak awal kemerdekaan hingga persetujuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, dan telekomunikasi dan masing-masing sektor terkait diurus oleh jawatan-jawatannya serta yang disediakan di bawah ini. Perhubungan. Titik berat yang menjadi perhatian Departemen Perhubungan pada era 1945-1949 adalah perhubungan darat karena beberapa sektor perhubungan lainya seperti laut maupun udara belum dapat menjadi sarana yang optimal. Angkatan laut masih terbatas jalur operasinya karena sebagian besar wilayah lautan Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu, termasuk Belanda sehingga hubungan antarpemegang ada dalam kekuasaan mereka.

Perkeretaapian menjadi perhatian utama dalam mengelola perhubungan darat pada masa itu karena jaringan angkutan darat lain seperti bus, truk, mobil dapat diminta tidak ada karena semu lat angkut angkutan masih dikuasai Jepang. Pembenahan perkeretaapian sebagai sarana darat saat itu memerlukan suatu hal yang mudah untjuk dilakukan sebab tingkat kerusakan kereta api sukup signifikan. Pada masa Demokrasi Liberal ini terjadi perubahan untuk Departemen Perhubungan Secara kelembagaan, yaitu dibetuknya Departemen Perhubungan Laut pada masa Kabinet Djuanda. Dengan adanya departemen tersebut, maka tanggung jawab laut yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan, kini menjadi terpisah dan dikelola sendiri oleh Departemen Perhubungan Laut. Dalam kerangka yang disepakati, diputuskan bahwa sudah tiba untuk pemerintah untuk memulai perusahaan pelayaran. Oleh karena itu pada tahun 1952, Ir. Djuanda selaku Menteri Perhubungan menyiapkan berdirinya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang memulai pengangkutan dengan 16 buah kapal milik Perpuska dan 45 kapal yang baru dibeli.

Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 153 tanggal 10 Juli 1959, Soekarno kemudian membentuk kabinet baru yang dikenal dengan sebutan Kabinet Kerja I. dalam Kabinet Kerja I ini terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan negara.   Istilah Departemen Perhubungan tidak lagi digunakan dan dikenal sebagai sebutan Kementrian Distribusi dengan J. Leimena disetujui sebagai menterinya. Perubahan yang cukup signifikan untuk Departemen Perhubungan terjadi pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini.Pada era ini, urusan perhubungan laut, udara, dan komunikasi darat tidak lagi berada di bawah wewenang Departemen Perhubungan, tetapi terpecah-pecah ke dalam beberapa Departemen yang baru terbentuk pada era tersebut. Nama Departemen Perhubungan dalam Kabinet Kerja Saya tidak lagi meminta penggantian bidang Distribusi, perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, perhubungan udara juga perdagangan. Sedangkan pada Kabinet Kerja II, urusan perhubungan di bawah bidang Distribusi yang terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara, dan Departemen Perdagangan. Dalam Kabinet Kerja IV, istilah Bidang Distribusi diganti dengan Kompartemen Distribusi yang antara lain terdiri dari Departemen Perhubungan darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan Udara. Sedangkan pada masa Kabinet Dwikora, perhubungan laut tidak lagi masuk dalam Kompartemen Distribusi tetapi membentuk kompartemen sendiri adalah Kompartemen Maritim yang memuat Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pemrosesan Produksi Hasil Laut, serta Departemen Industri Maritim.Perubahan terjadi lagi di Kabinet Dwikora yang Disempurnakan I, yaitu administrasi pos yang diselesaikan dan telekomunikasi dengan perhubungan darat. Dalma Kabinet ini dibentuk departemen baru yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi yang dibagikan Kompartemen Distribusi.Selanjutnya dalam susunan Kabinet Dwikora yang disempanakan II kembali terjadi lagi perubahan.   Urusan-urusan perhubungan yang sebelumnya diterbitkan dalam beberapa departemen, kini disatukan kembali dalam Departemen Perhubungan. 

Dalam Masa awal Orde Baru Struktur Organisasi Departemen Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II, dan III meliputi Menteri Perhubungan, Sekertaris Jenderal Departemen Perhubungan, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.Lembaga Metereologi dan Geofisika berada di bawah Direktorat Perhubungan Udara sampai dengan tahun 1972 sejak tahun 1973 dipindahkan dari Direktorat Perhubungan Udara ke departemen Perhubungan.   Penataan demi penataan yang dilakukan dalam Departemen Perhubungan dengan menyesuaikan struktur dan citranya, sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.Konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan Departemen yang besar. Aspek manajemennya ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, teknologi serta sistemnya. Tidak penting di masa depan, itu adalah perhatian yang sangat penting bagi para pendukung untuk mendukung solidaritas atau integrasi di antara para pegawai. Dalam sebuah “perusahaan” yang sebagian besar bergerak dibidang jasa transportasi, etika kerja menyatupadukan para pegawainya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dan juga kewajiban-timbal balik.   Seluruhnya terbungkus dalam suatu keyakinan, apa yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan demi kepentingan bangsa Indonesia.Ketidaklancaran transportasi akan berdampak pada seluruh bidang baik ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pada setiap saat yang penting dalam sejarah Departemen Perhubungan yang mengembangkan pembangunan dari masa ke masa telah berhasil mebawa Departemen Perhubungan Republik Indonesia pada perkembangan yang lebih baik. Inilah hikmah yang bisa dipetik dari sejarah Departemen Perhubungan yang ada di Indonesia, dan Indonesia untuk daerah pelosok Indonesia, dan daerah yang dipindahkan oleh.